VIVAnews – Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) menilai, kunjungan kerja komisi VIII DPR RI yang dipimpin oleh Abdul Kadir Karding ke Australia tidak bermanfaat atau sia-sia. Selain memboroskan anggaran negara, banyak hal tidak efektif terkait kunjungan yang dilakukan sejak Rabu 26 April sampai dengan Senin 2 Mei 2011 tersebut.
Sikap PPIA tertuang dalam lima analisa dan rekomendasi khusus hasil perjalanan 16 anggota komisi VIII ke Australia dalam rangka menggodok RUU tentang Fakir Miskin. Pertama, RUU penanggulangan fakir miskin (PFM) tidak diperlukan karena telah ada UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tahun 2004 dan UU Kesejahteraan Nasional (2009).
“DPR harusnya memastikan implementasi UU SJSN dan UU Kesejahteraan Sosial sebelum membuat sebuah draf baru yang berusaha mengelola isu kebijakan sosial untuk fakir miskin,” tulis PPIA seperti dalam rilis yang diterima oleh VIVAnews.com, Selasa 3 Mei 2011.
Kedua, menurut mereka, pemilihan Australia sebagai tempat studi banding adalah tidak relevan. Seharusnya, untuk belajar penanggulangan kemiskinan, anggota DPR lebih baik belajar di negara-negara yang memiliki kedekatan sejarah, sosial dan budaya dengan Indonesia seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, China dan India.
“Dalam hal ini, kami menyayangkan kepergian Tim Panja ke Australia,” dalam rilis yang ditandatangani Ketua Umum PPIA, Mochamad Subhan Zein.
Ketiga adalah terkait dengan jumlah rombongan yang dinilai mubazir, sehingga melakukan pemborosan anggaran. Keempat, perolehan informasi yang seharusnya bisa di dapat di Indonesia. Kelima, kendala bahasa. Banyak anggota DPR yang tidak cakap berbahasa Inggris.
“Metode ceramah yang dilakukan seharusnya bisa dilakukan di Indonesia. Dan materi-materi yang dipaparkan pun bisa didapatkan melalui situs di internet,” kata PPIA.
Atas hal tersebut, PPIA menyampaikan beberapa rekomendasinya untuk kebaikan bangsa Indonesia ke depan. Di antaranya adalah rombongan yang berangkat haruslah memiliki kualifikasi yang baik dalam hal bahasa. Anggota yang tidak mempunyai kualitas, harus dilarang ikut bepergian ke luar negeri. Kemudian, DPR RI seharusnya mengoptimalkan sumber informasi dari internet di mana mereka telah memiliki situs tersendiri.
Sementara itu, Abdul Kadir Karding, Ketua Komisi VIII yang memimpin rombongan belum bisa dihubungi melalui teleponnya.
(repro : viva news)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Entri Populer
-
NISN SDN 02 LIMBANGAN TAHUN 2011. No. NISN Nama Kelamin Kelas 1 0023296063 ADIK GUNAWAN L 2 2 0016918078 AHMAD SUBANDI L 2 3 0023296064...
-
Daftar Guru dan Karyawan SDN 02 Limbangan Tahun Pelajaran 2011-2012 adalah sbb : No NAMA NIP Jabatan ...
-
DETIKNEWS, Solo - Gubernur Jateng Bibit Waluyo mengatakan Walikota Solo Joko Widodo sebagai pribadi bodoh karena berani menentang gubernur d...
-
No. NISN Nama Kelamin Detil 1 9967517139 Abdul Basir L Detil 2 9957458196 Abdul Ghoni L Detil 3 9967517169 Abdul Rahman L Detil 4 994...
-
Selamat datang di blog SDN 02 LIMBANGAN. Blog ini ditulis sebagai dasar latihan blogging. Berawal dari ketidak tahuan, kemudian belajar, ...
-
Membaca judul di atas pasti di hati kita berkata HARI GINI MANA ADA YG GRATIS BUNG . tAPI INI REALITA. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Pemlan...
-
NISN ( Nomor Induk Siswa Nasional ) Adalah sistem penomoran siswa berskala nasional yang dikerjakan oleh Depdiknas. NISN diperuntkkkan bagi ...
-
PENELITIAN TINDAKAN KELAS ( PTK ) MATA PELAJARAN IPA MENINGKATKAN PRESTASI DAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA DENGAN MENGGUNAKAN METODE EKSPERIMEN ...
-
DATA SISWA MISKIN SDN 02 Limbangan Tahun Pelajaran 2001/2012 tercatat sebanyak 30 Orang, sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Dinas. Dat...
-
NUPTK Kecamatan Ulujami dapat dilihat di sini
Nice
BalasHapus